Sosiolog: Dokter Analis di Balik Kebijakan

Sosiolog = Dokter, Pemerintah = Pasien

Pernahkah kamu ke dokter? Saat kamu sakit, dokter akan memeriksa tekanan darahmu, mengecek rontgen, dan mencari tahu apa sebenarnya penyakitmu. Dokter tidak datang ke rumahmu untuk memaksamu meminum obat atau menghukummu karena makan sembarangan. Dokter hanya mendiagnosis, memberikan saran medis berbasis bukti, dan meresepkan obat.

Nah, sosiolog itu mirip banget sama dokter, tapi yang diperiksa adalah masyarakat.

Ingat sifat dasar ilmu sosiologi: non-etis dan empiris. Artinya, sosiolog melihat fenomena masyarakat apa adanya berdasarkan data di lapangan (empiris), tanpa menghakimi apakah hal itu baik atau buruk, dan tanpa memaksakan kehendak (non-etis).

Kalau sosiolog yang ikut mengambil keputusan final, menetapkan anggaran, atau membuat sanksi pidana, itu artinya mereka sudah mengambil alih tugas negara. Padahal, wewenang eksekusi dan kekuasaan itu mutlak ada di tangan pemerintah!

Tugas utama sosiologi dalam membantu pemerintah bukanlah menjadi pahlawan super yang menyihir masalah agar cepat selesai (Opsi A), melainkan memberikan fondasi data yang kuat agar obat yang diberikan pemerintah tidak salah sasaran.

Kasus Tawuran: Kenapa Bukan Pembuat Hukum?

Mari kita terapkan konsep tadi ke kasus nyata yang sering muncul: tawuran pelajar.

Saat ditanya, "Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tawuran?", mungkin insting pertamamu (seperti waktu kamu memilih opsi yang berhubungan dengan keputusan politik/regulasi) adalah: Tindak tegas! Bikin aturan hukum yang menjerat pelaku!

Masalahnya, merumuskan pasal hukum, memberi sanksi pidana, atau menangkap pelaku adalah instrumen kekuasaan dan regulasi. Itu adalah tugas polisi, kementerian terkait, atau anggota dewan.

Lalu, di mana letak sosiolog? Sosiolog bekerja di "belakang layar" sebelum aturan itu dibuat.

Sosiolog menyajikan fakta sosial yang kompleks tersebut. Tanpa diagnosis dari sosiolog ini, polisi mungkin hanya akan terus-terusan menangkap anak tawuran, tapi minggu depannya tawuran terjadi lagi karena akar masalahnya (misal: tradisi senioritas) tidak pernah diobati.

Jadi, miskonsepsi bahwa sosiolog itu regulator (pembuat sanksi hukum) harus segera kita buang. Sosiologi mengurai benang kusut masalah, agar pembuat aturan (pemerintah) bisa menjahit kebijakan yang tepat.

Kasus Bansos & Zonasi: Analis vs Kekuasaan Politik

Kamu menyukai pendekatan studi kasus nyata, kan? Mari kita bedah salah satu contoh kebijakan publik yang paling sering diwarnai keributan: Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) atau Sistem Zonasi Sekolah.

Terkadang bansos salah sasaran. Yang kaya dapat beras, yang miskin malah gigit jari. Saat pemerintah ingin memperbaiki sistem bansos, mereka butuh sosiolog. Kenapa? Karena angka di atas kertas sering kali tidak sesuai dengan realitas sosial di lapangan. Sosiolog akan mengevaluasi bagaimana dinamika kuasa di tingkat RT/RW bisa menyebabkan data kemiskinan dimanipulasi.

Namun, ada batas tegas yang tidak boleh dilanggar oleh ilmu pengetahuan murni.

Apakah sosiolog yang mengetok palu memutuskan, "Oke, bulan depan bansos dinaikkan jadi 1 triliun!"? Tidak. Itu adalah keputusan politik yang melibatkan banyak tarik-ulur kepentingan (ekonomi, anggaran negara, lobi partai politik).

Sosiolog hanya memberikan "Policy Brief" (nasihat berbasis data empiris). Keputusan mutlak tetap ada pada politisi atau pemerintah yang sedang memegang kekuasaan. Sosiolog tidak bisa dan tidak boleh menggunakan kekuasaan aparat untuk memaksa kebijakan itu berjalan. Kekuatan sosiolog ada pada kejernihan analisisnya, bukan pada otot politiknya.