Nasionalisme Modern: Menjadi ASN Perekat Bangsa

Nasionalisme Sipil vs Etnis

Pernahkah kamu membayangkan kenapa di loket pelayanan publik, seorang abdi negara harus melayani siapa pun dengan standar yang sama, terlepas dari apa suku atau dari pulau mana warga itu berasal? Ini bukan sekadar soal SOP, tapi tentang fondasi di mana negara kita berdiri.

Inti dari pertanyaan ini bertumpu pada dua cara pandang yang berbeda tentang sebuah bangsa:

• Nasionalisme Sipil: Keanggotaan bangsa dibangun di atas kesetaraan hak, kepatuhan hukum, dan ikatan konstitusi. Kita menjadi "Indonesia" karena kita sepakat pada aturan main yang sama (Pancasila & UUD 1945), bukan karena punya nenek moyang yang sama.

• Nasionalisme Etnis: Kebangsaan didasarkan pada keturunan, garis darah, bahasa ibu, atau asal-usul kedaerahan. Keanggotaannya diwariskan, bukan dipilih.

Inilah mengapa dalam soal awal tadi, mendukung kelompok budaya sendiri sebagai wujud loyalitas (Opsi A) adalah cara pandang yang keliru. Rasa bangga pada budaya lokal itu sangat bagus, tetapi saat kamu masuk ke ranah publik dan kedinasan, asas sipil yang adil dan merata harus selalu jadi panglima.

Jebakan Primordialisme Birokrasi

Saat cara pandang nasionalisme etnis menyusup dan hidup di lingkungan kerja pemerintahan, ia akan bermutasi menjadi penyakit kronis yang disebut primordialisme birokrasi (atau favoritisme crypto primordialism).

Bentuk nyatanya di lapangan sering kali menyamar: menuntut keistimewaan "putra daerah" untuk posisi pimpinan strategis, mempermudah akses pelayanan untuk warga sekampung, atau memberikan promosi jabatan karena berasal dari almamater atau daerah asal yang sama dengan atasan.

Kenapa praktik ini sangat berbahaya bagi negara?

• Merusak Sistem Merit: Birokrasi modern (meritokrasi) harusnya menilai dan mempromosikan seseorang murni dari kompetensi, kualifikasi, dan hasil kerjanya, bukan dari siapa dia lahir.

• Mematikan Profesionalisme: Saat kedekatan identitas lebih dihargai daripada kompetensi, birokrasi jadi sarang intrik politik. Pegawai akan lebih sibuk membangun koneksi satu daerah ketimbang memikirkan inovasi layanan publik.

Kelompok di soal festival budaya yang merasa paling dominan hingga menyinggung kelompok lain adalah gambaran mentah dari ego primordial. Birokrasi yang diisi oleh abdi negara wajib mensterilkan diri dari ego semacam ini.

Inklusif vs Eksklusif

Saat kita berhadapan dengan perbedaan—entah itu beda budaya dengan masyarakat, atau beda pandangan dengan instansi pemerintah lain—kita punya dua arah untuk merespons: mau merangkul (inklusif) atau menutup diri (eksklusif).

• Nasionalisme Inklusif melihat keberagaman dan perbedaan sebagai aset kolektif. Sikap ini sangat terbuka, toleran, dan menganggap perbedaan sebagai peluang kolaborasi untuk memecahkan masalah besar. Ia merangkul yang beda tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

• Nasionalisme Eksklusif melihat perbedaan sebagai ancaman atau kompetitor. Wujud nyatanya adalah kebanggaan yang buta (chauvinisme), isolasi, dan yang paling parah: ego sektoral.

Ego sektoral sering terjadi antar kementerian yang merasa instansinya paling penting sehingga enggan berbagi data dengan lembaga lain. Di soal festival tadi, sikap pamer keunggulan budaya daerah sampai merendahkan yang lain adalah cerminan nasionalisme eksklusif. Oleh karenanya, jalan keluar terbaiknya adalah menjadi penengah (inklusif) yang menjadikan keberagaman sebagai kekuatan.