Logika Konstitusi Demokrasi Terpimpin

Aturan Main yang Asli

Bayangkan main sepak bola tanpa wasit yang netral—pasti kacau dan rentan kecurangan. Begitu juga dalam sebuah negara. Agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, para pendiri bangsa sudah menyiapkan sistem pengawasan khusus saat menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli.

Dalam rancangan UUD 1945 sebelum diubah, kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu tangan saja. Negara butuh "pelaksana" dan "pengawas" yang kedudukannya imbang:

• Presiden bertindak sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif).

• Lembaga lain seperti DPR dan MPRS bertindak sebagai wakil rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan (legislatif).

Kunci dari sistem ini adalah sejajar. Posisi Presiden dan badan pengawas ini didesain setara. Presiden tidak punya hak untuk membubarkan DPR, sehingga DPR tidak perlu takut dalam mengawasi dan menegur kebijakan Presiden. Kalau ada yang bertindak keliru, mereka bisa saling mengoreksi agar negara tetap sehat.

Masa Peralihan: Semua Terpusat

Sistem sejajar itu terdengar ideal, tapi pada kenyataannya, kondisi politik Indonesia di tahun 1950-an sangat kacau balau. Kabinet pemerintahan sering sekali jatuh-bangun dan berganti-ganti dalam waktu singkat. Akibatnya, pembangunan mandek dan negara nyaris lumpuh.

Untuk "menyelamatkan" negara dari kebuntuan politik tersebut, Presiden Soekarno akhirnya mengambil langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Gambar: User Davidelit on en.wikipedia, Public domain — Wikimedia Commons

Dekrit ini mengakhiri masa Demokrasi Liberal dan menandai masuknya era baru yang disebut Demokrasi Terpimpin. Meskipun UUD 1945 kembali diberlakukan, cara menjalankannya sangat berbeda.

Kata "Terpimpin" pada masa itu secara perlahan bergeser dari maknanya. Praktiknya, sistem ini dimaknai bahwa seluruh keputusan, pemikiran, dan kendali negara berpusat mutlak pada satu figur pemimpin, yaitu Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Sistem "saling mengawasi" mulai memudar, berganti menjadi sistem komando di mana satu suara menentukan segalanya.

Ketika Pengawas Menjadi Bawahan

Di masa Demokrasi Terpimpin yang terpusat inilah terjadi sebuah penyimpangan besar (seperti yang ditanyakan di soalmu): Ketua-ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara (seperti MPRS, DPR-GR, Mahkamah Agung) diangkat menjadi Menteri Negara.

Secara sekilas, itu cuma terkesan seperti rangkap jabatan biasa. Tapi secara aturan dasar negara, ini adalah sebuah pelanggaran fatal. Kenapa?

Dalam UUD 1945 Pasal 17, aturannya sangat jelas: Menteri adalah pembantu Presiden. Menteri diangkat oleh Presiden dan bisa dipecat kapan saja oleh Presiden. Artinya, seorang menteri secara resmi adalah bawahan.

Coba bayangkan kalau pengawas kamu diangkat menjadi anak buahmu. Tentu ia tidak akan berani lagi menegurmu, kan? Itulah yang terjadi pada negara kita saat itu:

1. Lembaga seperti DPR dan Mahkamah Agung yang aslinya sejajar dengan Presiden.

2. Karena ketuanya diberi jabatan "Menteri", posisinya otomatis melorot menjadi bawahan (pembantu Presiden).

3. Akibatnya, lembaga yang bertugas mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan itu jadi lumpuh karena mereka kini harus patuh pada atasan (Presiden).

Inilah alasan utama kenapa kejadian tersebut disebut sebagai salah satu penyimpangan terparah dari UUD 1945: rusaknya tatanan sejajar menjadi tatanan atasan-bawahan.