Menjaga Pagar Negara: Logika Keamanan Perbatasan

Maling di Pagar Rumah

Pernahkah kamu membayangkan perbatasan negara itu seperti apa? Secara sederhana, batas negara adalah "pagar" rumah kita bersama.

Bayangkan kamu sedang tidur, lalu di tengah malam kamu mendengar suara gemerisik. Kamu mengintip dari jendela dan melihat ada sosok tak dikenal sedang memanjat pagar rumahmu. Apa insting pertamamu? Pasti kamu ingin menghentikan orang itu saat itu juga—baik dengan berteriak, menyalakan alarm, atau memanggil satpam—bukan malah menyeduh kopi lalu mengajak ketua RT rapat untuk membahas keamanan lingkungan besok pagi.

Intuisi "keamanan rumah" ini persis sama dengan logika keamanan perbatasan negara. Di wilayah Kalimantan, Indonesia berbagi garis darat sepanjang lebih dari 2.000 km dengan Malaysia. Banyak dari wilayah ini adalah hutan lebat dan pegunungan. Menurut data lapangan dari Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), salah satu ancaman harian yang paling nyata di sana adalah penyelundupan ilegal lewat jalur tikus (jalan setapak tersembunyi di hutan).

Penyelundup ini adalah "maling" yang sedang melompati pagar kita. Karena kejahatan ini adalah ancaman fisik yang sedang terjadi secara langsung di lapangan, kesimpulan logis sebab-akibatnya mutlak: kita butuh respons fisik seketika. Itulah kenapa menambah pos pengawasan dan patroli aparat keamanan (TNI) adalah solusi yang paling tepat sasaran untuk menghentikan mereka di tempat.

Beda Ranah: Satpam vs Pak RT

Lalu, bagaimana dengan "Kerja sama bilateral dengan Malaysia" (Opsi C pada soal)? Bukankah perbatasan itu urusan dua negara?

Benar, perbatasan memang urusan dua negara. Tapi kita harus membedakan antara penanganan krisis di lapangan dengan diplomasi antarnegara. Mengandalkan kerja sama bilateral untuk menghentikan penyelundupan yang sedang terjadi itu ibarat melaporkan maling yang sedang lari bawa tivimu ke Pak RT untuk dibuatkan aturan ronda bulan depan.

Kerja sama bilateral (seperti General Border Committee antara Indonesia dan Malaysia) sangat penting untuk menyamakan aturan, menyelesaikan sengketa garis batas, atau memetakan patroli terkoordinasi. Tapi, ini adalah solusi jangka panjang yang butuh proses perundingan, kesepakatan, dan sangat bergantung pada iktikad baik pihak luar.

Masalah pada soal adalah kejahatan yang sedang terjadi (penyelundupan ilegal). Diplomasi tidak bisa menangkap pelaku di tempat. Untuk menindak tegas tindakan ilegal lintas batas hari ini, kita butuh "Satpam" kita sendiri—yaitu patroli militer—yang berdiri siaga di garis depan tanpa harus menunggu rapat dengan negara tetangga.

Kenapa Fasilitas Saja Gak Cukup?

Di soal TWK bela negara tentang perbatasan, kamu sering akan menemukan opsi "membangun jalan/infrastruktur" (Opsi D) atau "mengedukasi warga sipil" (Opsi B/E). Kenapa opsi ini bukan jawaban terbaik untuk soal tadi?

Mari kita bedah logikanya satu per satu.

Pertama, tentang Infrastruktur. Membangun jalan beraspal mulus menuju perbatasan memang bagus untuk ekonomi warga. Tapi, bayangkan kamu punya jalan tol yang mulus tanpa ada gerbang tol dan polisi yang berjaga. Apa yang terjadi? Penyelundup justru makin senang! Mereka tidak perlu lagi bersusah payah lewat jalan berlumpur; mereka bisa membawa masuk barang ilegal pakai truk besar lewat jalan yang kita bangun. Jalan tanpa patroli pengamanan justru mempermudah akses kejahatan.

Gambar: Ezagren ( bicara / talk ) , color modification: Rachmat04, CC BY-SA 4.0 — Wikimedia Commons

Kedua, tentang Edukasi dan Kesadaran Warga. Mengajarkan semangat nasionalisme ke warga perbatasan itu penting agar mereka tidak mudah diiming-imingi uang oleh sindikat kejahatan. Tapi ingat, warga sipil bukanlah penegak hukum. Sindikat penyelundup lintas negara biasanya terorganisir dan bisa jadi bersenjata. Sangat tidak logis dan membahayakan nyawa jika kita menyuruh warga sipil (seperti petani atau pedagang setempat) untuk turun tangan langsung menghadang penjahat.

Penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan dari ancaman fisik adalah wewenang dan kewajiban mutlak aparat negara (TNI/Polri).