Negara Integralistik: Kenapa Eksekutif Dominan?
Integralistik Bukan Federal
Waktu ngerjain soal tadi, kamu mungkin sempat mikir kalau negara "integralistik" itu gabungan dari wilayah-wilayah otonom (sistem federal). Nah, ini kebalikannya banget.
Secara bahasa, integral artinya utuh, menyatu, atau tidak terbagi-bagi. Saat Soepomo mengusulkan teori "negara integralistik" di sidang BPUPKI tahun 1945, yang dia bayangkan adalah Negara Kesatuan yang utuh.
Dalam negara kesatuan (integral), negara adalah satu kesatuan organik. Nggak ada negara bagian yang punya kedaulatan sendiri. Sebaliknya, bentuk federal (serikat) justru membagi kedaulatan ke negara-negara bagian, yang masing-masing punya otonomi sangat besar.
Indonesia sejak awal dirancang agar tidak menjadi negara federal, karena pada masa itu para pendiri bangsa merasa bentuk federasi bisa memicu perpecahan dan merusak rasa persatuan. Itulah kenapa jawaban opsi C di soal tadi (Sistem federal) salah total karena maknanya bertabrakan langsung dengan kata integralistik.
Dalam konsep negara integralistik, alasan utama mengapa Indonesia sejak awal menolak bentuk negara federal adalah...
- A. Bentuk federal dianggap terlalu meniru sistem Eropa Barat yang menjajah Indonesia.
- B. Federalisme membagi kekuasaan ke wilayah otonom, yang bertentangan dengan prinsip negara sebagai satu kesatuan organik.
- C. Sistem federal hanya cocok untuk negara dengan wilayah daratan, bukan kepulauan.
- D. Negara federal menuntut adanya Mahkamah Konstitusi yang saat itu belum terbentuk.
Jawaban: B. Federalisme membagi kekuasaan ke wilayah otonom, yang bertentangan dengan prinsip negara sebagai satu kesatuan organik.
Integralistik berarti menyatu utuh, sementara federal membagi kekuasaan ke negara bagian yang berisiko memecah belah kesatuan organik.
Integralistik menolak pemisahan/otonomi yang mengancam persatuan organik.
Teori Organik: Negara Ibarat Satu Tubuh
Intuisi tentang negara integralistik sebagai pusat pengendali utama itu udah tepat banget! Konsep ini sering diibaratkan dengan teori organik.
Menurut teori Soepomo, negara dan rakyat itu bersatu lebur ibarat satu tubuh manusia. Pemerintah atau pemimpin negara ibarat kepala (otak), sedangkan rakyat dan lembaga lainnya adalah anggota tubuh (tangan, kaki, paru-paru).
Gambar: Arsip Nasional Republik Indonesia, Public domain — Wikimedia Commons
Coba bayangkan tubuh kita sendiri: tangan nggak mungkin mencurigai kaki, dan jantung nggak butuh diawasi ketat oleh paru-paru. Semuanya bekerja selaras dan harmonis demi kebaikan seluruh tubuh.
Karena menganggap negara ini seperti "satu keluarga" atau "satu tubuh yang sehat", Soepomo merasa tidak perlu ada pembatasan kekuasaan yang kaku atau mekanisme saling jegal antarlembaga negara (yang disebut checks and balances). Menurutnya, membatasi pemimpin secara berlebihan justru mencerminkan rasa "saling curiga", yang bertentangan dengan semangat kekeluargaan bangsa Timur.
Berdasarkan teori organik/integralistik dari Soepomo, tentukan apakah pernyataan berikut ini Benar atau Salah!
- Lembaga negara harus saling mengawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. — Salah
- Rakyat dan negara merupakan satu kesatuan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. — Benar
Teori organik justru menolak pengawasan ketat (checks and balances) karena menganggap itu cerminan rasa saling curiga. Negara dan rakyat ibarat satu tubuh utuh.
Teori organik menolak saling curiga/pengawasan kaku dan menekankan persatuan utuh.
Wujud Praktis: "Executive Heavy"
Mari kita bedah bagaimana teori "tubuh tanpa curiga" ini dituangkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 asli (pra-amandemen).
Kalau pemimpin diibaratkan sebagai "kepala keluarga" yang tahu hal terbaik untuk rakyatnya dan tidak perlu dicurigai, maka konsekuensi logisnya adalah: Presiden diberi kekuasaan yang sangat besar. Sistem inilah yang sering disebut dengan istilah Executive Heavy (dominasi kekuasaan eksekutif).
Pada masa UUD 1945 sebelum amandemen, Presiden nggak cuma menjalankan pemerintahan, tapi juga memegang kekuasaan utama untuk membentuk Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) posisinya lebih seperti "pembantu" Presiden. Mekanisme checks and balances (saling awas dan saling imbang) sangat minim karena sistem ini mengandalkan rasa percaya penuh pada niat baik pemimpin.
Inilah alasan kenapa Opsi A di soal tadi adalah jawaban yang benar: dominasi eksekutif tanpa checks and balances yang memadai adalah wujud murni dari teori integralistik yang digagas oleh Soepomo.