Makna Asli Pasal 33: Membangun, Bukan Membagi

Analogi Sawah Warisan

Bayangkan Indonesia ini punya sebuah sawah warisan yang luar biasa luas dan subur. Sawah ini merepresentasikan Sumber Daya Alam (SDA) kita. Nah, berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, kita semua—sebagai satu bangsa—adalah keluarga pemilik sawah tersebut.

Apa yang harus dilakukan keluarga ini dengan sawah warisannya?

Jika sawah itu hanya disewakan atau diserahkan pengelolaannya kepada orang luar, lalu keluarga tersebut hanya duduk manis menunggu uang sewa untuk dibagi-bagikan (seperti bantuan sosial), lama-lama keluarga itu tidak akan pernah mandiri. Jika sawahnya suatu saat berhenti menghasilkan, mereka akan jatuh miskin karena tidak punya keahlian dan tidak memiliki alat produksi sendiri.

Sebaliknya, asas kekeluargaan menuntut keluarga tersebut untuk turun tangan langsung. Mereka harus patungan membeli traktor, membuat koperasi, dan mengolah sendiri gabahnya menjadi beras siap jual. Dengan begitu, tidak hanya ada hasil panen, tetapi juga lapangan kerja baru, peningkatan nilai jual, dan kekayaan yang berkelanjutan. Menguasai kekayaan bukan berarti sekadar menjualnya lalu membagikan uangnya untuk makan sehari-hari, melainkan mengelolanya bersama agar terus berputar dan membesar.

Negara Sebagai Manajer, Bukan Kasir

Di dalam Pasal 33 Ayat 2 dan 3, ditegaskan bahwa sektor-sektor vital dan kekayaan alam "dikuasai oleh negara". Apa sebenarnya makna operasional dari kata dikuasai di sini?

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, "dikuasai oleh negara" tidak sama dengan negara menjadi pihak pasif yang sekadar menerbitkan izin lalu memungut pajak atau royalti dari perusahaan asing/swasta. Jika negara hanya duduk di depan laci kasir memungut setoran untuk kemudian dibagikan ke rakyat, negara tidak memiliki kendali jika terjadi krisis harga, pemutusan hubungan kerja sepihak, atau ketika sumber daya tersebut habis dieksploitasi.

Negara harus bertindak aktif sebagai manajer. Ini berarti negara wajib turun langsung dalam pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Di sinilah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sangat krusial. BUMN seperti Pertamina atau PLN adalah perpanjangan tangan negara yang memastikan hajat hidup orang banyak tidak dimonopoli oleh swasta atau pihak asing.

Kenapa Opsi E Kurang Tepat?

Mari kita bedah Opsi E dari soal tadi: "Menggunakan pendapatan dari SDA untuk mendanai program kesejahteraan sosial." Sekilas, ini terdengar sangat mulia dan pro-rakyat. Kenapa opsi ini bukan implementasi terbaik?

Permasalahannya ada pada sifatnya yang pasif dan konsumtif. Program kesejahteraan (seperti subsidi tunai atau bansos) memang penting, tetapi jika mengandalkan "menjual" SDA mentah lalu membagikan uangnya, itu sama seperti menjual perabot rumah demi membeli makan malam. Uangnya akan habis, SDA-nya keruk habis, dan rakyat tidak mendapatkan keterampilan atau lapangan kerja jangka panjang. Ketika SDA itu habis, dari mana dana kesejahteraan akan didapat?

Kemakmuran sejati menuntut kemandirian ekonomi. Inilah mengapa Opsi B (Mengembangkan industri lokal berbasis SDA dan memperkuat BUMN) adalah jawaban yang benar. Dengan membangun pabrik pengolahan di dalam negeri (hilirisasi) yang digerakkan oleh BUMN, negara menciptakan nilai tambah. Bijih nikel tidak hanya diekspor murah, tapi diolah menjadi baterai di dalam negeri. Rakyat mendapat lapangan pekerjaan, keahlian meningkat, dan roda perputaran uang terjadi di dalam negeri.

Gambar: Walter Siegmund (talk), CC BY 2.5 — Wikimedia Commons