Multikulturalisme: Di Balik Analogi Sirkel Sekolah

Segmentasi Sosial: Sekolah yang Terkotak-kotak

Pernahkah kamu memperhatikan suasana kantin sekolah saat jam istirahat pertama berbunyi?

Ratusan siswa tumpah ruah ke ruangan yang sama, namun mereka hampir tidak pernah membaur menjadi satu massa yang seragam. Meja pojok kiri selalu diisi geng anak basket dengan jersey dan obrolan turnamen. Di meja tengah, ada anak-anak pencinta anime dan gim daring yang asyik nobar. Di sudut lain, duduk anak-anak olimpiade sains yang asyik membahas soal tryout.

Masing-masing meja memiliki bahasa gaul, gaya bercanda, dan ritme interaksi tersendiri. Fenomena "sirkel yang terpisah-pisah di bawah satu atap sekolah" inilah pintu masuk paling intuitif untuk memahami segmentasi sosial.

Masyarakat multikultural tidak serta-merta melebur menjadi satu entitas yang serba seragam. Menurut sosiolog Pierre L. van den Berghe, salah satu ciri fundamental masyarakat multikultural adalah terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki subkebudayaan berbeda.

• Segmentasi berarti masyarakat terbelah ke dalam sekat-sekat kelompok sosial yang nyata. Sekat ini bisa didasarkan pada suku, ras, kedaerahan, atau agama.

• Subkebudayaan (subculture) adalah kebudayaan khas yang hidup di dalam kelompok tertentu tanpa menghilangkan kebudayaan umum. Tiap segmen memiliki tradisi, cara bertutur, perayaan, hingga pranata sosialnya sendiri.

Di Kota Arunika, fenomena ini terlihat gamblang: warga Minang, Bugis, dan Tionghoa berkumpul dalam paguyuban masing-masing, mengadakan pengajian atau festival kultural sendiri, bahkan mendirikan sekolah berbasis etnis. Mereka berada di satu kota administratif, namun ruang sosial harian mereka terkotak-kotak dalam bilik subkebudayaan masing-masing.

Pola pemisahan seperti ini adalah anak tangga pertama dalam membaca anatomi masyarakat majemuk. Namun, apa yang terjadi ketika salah satu bilik menguasai aturan main bersama? Kita telusuri di halaman berikutnya.

Struktur Nonkomplementer: Aturan yang Menguntungkan Satu Pihak

Dalam percakapan sehari-hari, kata komplementer berarti saling melengkapi—seperti kancing dan lubangnya, atau sendok dan garpu. Dua hal yang berbeda bekerja sama untuk menghasilkan fungsi yang utuh.

Lalu, apa jadinya kalau struktur lembaga masyarakat bersifat nonkomplementer?

Bayangkan jika kepengurusan OSIS di sekolahmu didominasi total oleh satu sirkel siswa elit dari kelas unggulan. Saat merancang kepanitiaan pentas seni (pensi), mereka membuat regulasi: "Pendaftaran kepanitiaan inti hanya terbuka bagi siswa yang memiliki nilai rapor di atas 90 dan pernah mengikuti ekstrakurikuler musik klasik."

Aturan di mading sekolah tersebut tampak formal dan sah, tetapi efek nyatanya sangat diskriminatif: ia sengaja disusun untuk mengunci akses siswa dari sirkel lain. Sistem kepanitiaan ini tidak dirancang untuk saling melengkapi (komplementer) potensi beragam siswa, melainkan justru mempertebal sekat eksklusivitas.

Inilah inti dari struktur sosial nonkomplementer (non-complementary social structure):

• Bukan saling melengkapi: Lembaga-lembaga sosial (sekolah, birokrasi, regulasi beasiswa, akses permodalan) tidak berjalan sinergis untuk menyatukan beragam kelompok.

• Memperkuat ketimpangan: Lembaga sosial dikuasai atau dimanfaatkan oleh satu kelompok tertentu untuk memperkuat dominasinya, sementara kelompok lain terlempar ke pinggir.

Di Kota Arunika, pemerintah kota menerbitkan regulasi beasiswa yang hanya berlaku bagi lulusan sekolah tertentu di kawasan elite mayoritas etnis tertentu. Lembaga pendidikan dan kebijakan publik tersebut tidak bekerja komplementer untuk mengangkat kesejahteraan seluruh warga kota, melainkan bekerja secara nonkomplementer: melembagakan ketimpangan akses berbasis suku dan kelas sosial.

Saat satu kelompok merasa berhak mengatur dan menyingkirkan kelompok lain, sering kali muncul ilusi bahwa mereka sedang menegakkan "nilai bersama". Mengapa anggapan ini keliru secara sosiologis? Mari kita bongkar di halaman berikut.

Konsensus Masyarakat vs Kekompakan Tongkrongan

Ketika warga perumahan elit di Kota Arunika berkumpul dan serentak bersepakat: "Kita jangan izinkan orang dari etnis X membeli rumah di sini karena beda budaya!", banyak orang spontan berpikir:"Wah, warganya kompak banget ya, mereka punya konsensus yang kuat!"

Ini adalah jebakan miskonsepsi paling umum dalam sosiologi masyarakat multikultural.

Kekompakan satu geng menolak geng lain bukanlah konsensus sosial. Kekompakan itu bernama solidaritas kelompok dalam (in-group solidarity) yang dibarengi prasangka terhadap kelompok luar (out-group).

Dalam teori sosiologi Pierre L. van den Berghe, apa sebenarnya makna konsensus?

• Konsensus Sosial (Tingkat Masyarakat Luas): Kesepakatan fundamental antara kelompok-kelompok yang berbeda mengenai norma, nilai, dan aturan hidup bersama yang diakui adil oleh seluruh pihak. Konsensus sejati melahirkan penerimaan, rasa aman, dan integrasi lintas segmen.

• Solidaritas In-Group (Tingkat Internal Kelompok): Kesepahaman sempit yang hanya mengikat anggota di dalam satu lingkaran etnis atau geng. Sikap ini justru menutup diri dari dunia luar.

Jika sebuah masyarakat memiliki konsensus nilai bersama yang kokoh, nilai tersebut akan menopang kesetaraan hak tempat tinggal, toleransi, dan penghormatan timbal balik. Fakta bahwa penolakan sosial terjadi membuktikan bahwa antara kelompok satu dengan yang lain tidak ada titik temu nilai—yang ada adalah dominasi satu pihak dan keterpecahan sosial.

Kalau nilai bersama antarkelompok saja tidak ada, lantas mengapa masyarakat multikultural tidak langsung bubar dan terpecah menjadi perang saudara setiap hari? Apa perekat rahasianya?