Relasi Agama & Negara: Twin Tolerations
Aturan Rumah vs Aturan Lapangan
Bayangkan kamu hidup di sebuah desa. Di rumahmu sendiri, orang tuamu membuat "Aturan Rumah" yang wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan ini mutlak, dan karena itu rumahmu, wajar kalau aturan itu berlaku penuh di sana.
Tapi, apa yang terjadi ketika kamu dan tetangga-tetanggamu dari rumah lain berkumpul di lapangan desa?
Apakah orang tuamu bisa memaksa tetangga lain untuk ikut "Aturan Rumah"-mu saat di lapangan, hanya karena keluargamu paling banyak jumlahnya? Tentu saja tidak. Di lapangan, semua warga sepakat untuk membuat "Aturan Desa" bersama-sama lewat perwakilan yang dipilih, agar semua merasa adil dan nyaman.
Nah, bernegara di sistem demokrasi itu mirip dengan analogi di atas.
Agama adalah "Aturan Rumah" yang sangat suci dan mutlak bagi para pemeluknya. Namun, ketika berurusan dengan kebijakan publik (aturan di "lapangan desa"), hukum yang berlaku haruslah konstitusi atau undang-undang yang disepakati bersama oleh wakil rakyat yang dipilih secara sah.
Di negara demokratis modern, pembuat hukum publik adalah pemerintah dan parlemen (DPR), bukan majelis agama. Hal ini untuk memastikan aturan main di ruang publik bisa mengayomi semua warganya.
Berdasarkan analogi di atas, manakah prinsip yang paling tepat menggambarkan pembuatan hukum di negara demokrasi?
- A. Di lapangan desa, aturan rumah keluarga dengan anggota terbanyak otomatis berlaku untuk semua.
- B. Aturan di ruang publik dibuat berdasarkan kesepakatan bersama lewat wakil yang dipilih, bukan otoritas tunggal dari satu rumah.
- C. Aturan rumah dan aturan desa sebaiknya dilebur menjadi satu tanpa ada batas yang jelas.
- D. Siapa pun bebas melanggar aturan desa asalkan sudah mematuhi aturan rumahnya masing-masing.
Jawaban: B. Aturan di ruang publik dibuat berdasarkan kesepakatan bersama lewat wakil yang dipilih, bukan otoritas tunggal dari satu rumah.
Di negara demokrasi, hukum publik adalah hasil kesepakatan bersama (konstitusi), bukan memaksakan doktrin spesifik milik satu golongan kepada semua warga.
Di ruang publik (negara demokratis), hukum dibentuk berdasarkan kesepakatan konstitusional, bukan dipaksakan oleh satu 'Aturan Rumah' (agama).
Mengenal 'Twin Tolerations'
Karena agama dan negara sama-sama punya peran penting di masyarakat, harus ada batas yang jelas agar keduanya tidak saling bertabrakan. Di sinilah ilmuwan politik Alfred Stepan memperkenalkan konsep Toleransi Kembar (Twin Tolerations).
Konsep ini pada dasarnya adalah "perjanjian damai" dua arah antara Negara dan Agama di sistem demokrasi. Masing-masing menyadari batas wilayah kekuasaannya dan berjanji untuk saling toleransi.
1. Toleransi dari Negara (State Toleration): Negara yang demokratis tidak boleh memberangus kebebasan beragama warganya. Negara menjamin kebebasan warga untuk beribadah dan membawa nilai-nilai agamanya secara damai, termasuk ke dalam ranah sipil atau politik.
2. Toleransi dari Agama (Religious Toleration): Sebagai gantinya, institusi agama juga harus memberikan "toleransi" kepada negara. Artinya, para pemuka atau institusi agama tidak boleh menyandera negara. Mereka tidak boleh memaksakan doktrin publik (seperti fatwa) secara langsung menjadi kebijakan pemerintah tanpa melewati proses demokrasi dan persetujuan wakil rakyat.
Konsep inilah yang membuat suatu negara tidak jatuh menjadi negara sekuler ekstrem (yang memusuhi agama) dan tidak juga jatuh menjadi negara teokrasi (yang diperintah oleh agama).
Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan perwujudan langsung dari prinsip Twin Tolerations (Toleransi Kembar)? (Pilih 2 jawaban yang tepat)
- Institusi agama secara sepihak menetapkan aturan publik yang mengikat seluruh warga negara.
- Pemerintah memberikan kebebasan warganya untuk beribadah sesuai keyakinan.
- Nilai-nilai agama dilarang sama sekali masuk ke ruang sosial maupun politik.
- Institusi agama memberikan ruang bagi wakil rakyat yang sah untuk membuat konstitusi.
Jawaban: Institusi agama secara sepihak menetapkan aturan publik yang mengikat seluruh warga negara.; Nilai-nilai agama dilarang sama sekali masuk ke ruang sosial maupun politik.
Toleransi kembar berarti: (1) institusi agama tidak memaksakan hukum publik (kebijakan) ke pemerintah, dan (2) negara menjamin kebebasan beribadah dan mengekspresikan nilai agama warganya.
Twin Tolerations mensyaratkan negara menjamin kebebasan beragama dan agama tidak mengambil alih fungsi legislatif negara.
Agama: Cuma Urusan Privat?
Sering banget muncul jebakan miskonsepsi seperti ini: "Oh, karena ada toleransi kembar, berarti agama itu murni cuma boleh di ruang privat. Agama gak boleh ikut campur urusan publik sama sekali!"
Padahal, ini salah besar.
Demokrasi sama sekali tidak anti dengan nilai-nilai agama. Di ruang publik, individu yang beragama, ormas keagamaan, dan partai politik yang berasaskan agama sangat boleh menyumbangkan ide, nilai etika, dan gagasan untuk membangun negara. Ini justru tanda demokrasi yang sehat!
Lalu apa dong yang dilarang oleh Twin Tolerations?
Yang dibatasi adalah otoritas pembuat kebijakannya. Nilai agama boleh banget menginspirasi sebuah undang-undang, tapi produk akhirnya tetap harus disahkan melalui perdebatan di DPR. Institusi agama secara formal (seperti majelis agama atau perkumpulan pendeta/ulama) tidak punya bypass atau jalan pintas untuk menyetir negara.
Jadi, kalau kamu melihat ada pernyataan yang bilang "fungsi agama dibatasi HANYA pada ruang privat saja", sudah pasti itu pernyataan yang salah dalam konteks toleransi kembar.
Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan mengenai peran agama di ruang publik berdasarkan prinsip Toleransi Kembar!
- Warga negara yang religius diizinkan untuk membentuk partai politik dan ikut serta dalam pemilu. — Benar
- Dalam Twin Tolerations, semua atribut dan kampanye agama dilarang keras terlihat di ruang publik dan pemerintahan. — Salah
- Sebuah aturan yang terinspirasi ajaran agama baru bisa menjadi hukum jika disetujui lewat proses legislatif di parlemen. — Benar
Nilai agama boleh mewarnai ruang publik lewat parpol/ormas, tapi lembaga agama tidak bisa langsung mengetok palu UU. Membatasi agama MURNI di ruang privat justru bertentangan dengan demokrasi.
Twin Tolerations tidak melarang agama di ruang publik; yang dilarang adalah lembaga agama punya otoritas formal membuat UU.