Hak Prerogatif Presiden: Amnesti vs Abolisi

Amnesti dan Abolisi

Amnesti memaafkan dan menghapus akibat hukum untuk kelompok massal, sedangkan abolisi menghentikan proses peradilan sebelum vonis dijatuhkan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 14 UUD 1945, Presiden memegang hak prerogatif di bidang hukum. Untuk memudahkan pemahaman mengenai alur kerjanya, bayangkan proses penegakan hukum pidana seperti perjalanan sebuah kereta api: stasiun awal adalah saat seseorang mulai ditangkap atau diperiksa, rel perjalanannya adalah rangkaian sidang penuntutan di pengadilan, dan stasiun akhirnya adalah vonis hakim.

Pada ilustrasi di atas, kita bisa melihat dua intervensi hukum yang berbeda:

1. Abolisi: Kereta dihentikan paksa di tengah rel sebelum tiba di stasiun akhir. Artinya, proses penyelidikan, penyidikan, atau sidang pengadilan dihentikan secara resmi sebelum hakim mengetuk palu vonis demi kepentingan umum atau stabilitas negara. Contohnya, ketika seorang tokoh disidangkan dan proses sidangnya berisiko menyulut perpecahan besar di masyarakat, Presiden dapat memberikan abolisi untuk meniadakan penuntutan perkaranya.

2. Amnesti: Petugas stasiun mempersilakan satu rombongan besar melintas tanpa perlu tiket hukuman sama sekali. Artinya, negara mengampuni dan menghapus semua akibat hukum pidana untuk suatu kelompok massal (biasanya tindak pidana politik atau pemberontakan), tanpa memandang apakah anggotanya baru diperiksa, sedang diadili, atau sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah membuka lembaran baru demi rekonsiliasi kebangsaan.

Grasi dan Rehabilitasi

Grasi meringankan hukuman bagi orang yang sudah divonis, sedangkan rehabilitasi membersihkan nama bagi orang yang ditahan tanpa dasar hukum yang sah.

Melanjutkan analogi perjalanan kereta api, bagaimana jika kereta sudah telanjur sampai ke stasiun tujuan akhir dan penumpang tersebut sudah resmi divonis oleh hakim? Di sinilah instrumen Grasi dan Rehabilitasi bekerja.

1. Grasi (Opsi B) diibaratkan seperti diskon tiket yang diberikan petugas kepada penumpang yang sudah tiba di stasiun akhir. Grasi merupakan pengampunan berupa keringanan, pengurangan, atau penghapusan masa hukuman yang diberikan Presiden kepada seseorang yang sudah berstatus terpidana (putusan telah berkekuatan hukum tetap/inkracht). Contohnya, seorang terpidana hukuman mati yang mengajukan grasi atas pertimbangan kemanusiaan sehingga hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup.

2. Rehabilitasi (Opsi A) diibaratkan seperti petugas yang membersihkan jas seorang penumpang yang kotor karena sempat disangka tak bertiket dan jatuh ditahan, padahal ia penumpang yang sah. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya karena ditangkap, ditahan, atau diadili secara keliru tanpa dasar hukum yang sah.

Kasus DI/TII Kahar Muzakar

Pemberian pengampunan massal kepada kelompok pemberontak agar mereka dapat kembali menjadi warga negara yang sah dikategorikan sebagai amnesti.

Gambar: KamielahK, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons Potret Kahar Muzakkar, pimpinan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan pada rentang 1950–1965.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 330 yang menghapuskan hukuman bagi orang-orang yang terlibat dalam gerakan pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Keputusan ini secara tepat disebut sebagai Amnesti (Opsi E) karena:

• Subjek penerimanya bersifat massal (sekelompok orang yang terlibat gerakan bersenjata).

• Konteks perkaranya adalah tindak pidana politik/makar terhadap kedaulatan negara.

• Kebijakan ini menghapuskan seluruh akibat hukum pidana agar mantan kombatan dapat diterima kembali seutuhnya ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebaliknya, Abolisi (Opsi D) keliru untuk skenario ini karena abolisi hanya sebatas membatalkan proses penuntutan sebuah perkara yang belum divonis, bukan paket pengampunan massal dan penghapusan akibat hukum tindak pidana bersenjata.

Pola serupa juga dipraktikkan kembali dalam sejarah modern Indonesia pada tahun 2005, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres Nomor 22 Tahun 2005 untuk memberikan amnesti umum kepada mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca-kesepakatan damai Helsinki demi mewujudkan rekonsiliasi nasional.