Hierarki Tugas Negara: Membela vs Keamanan

Bukan Sekadar Kirim Polisi

Saat mendengar kata "pahlawan devisa" (Pekerja Migran Indonesia/PMI), wajar kalau yang langsung terpikirkan adalah saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sedang berjuang mencari nafkah di luar negeri. Namun, pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika seorang PMI dituduh melanggar hukum, tertipu agen, atau terjerat masalah politik di negara penempatannya?

Kalau ada warga kita yang dirampok di dalam negeri, solusinya jelas: telepon Polisi. Tapi, saat kejadiannya di negara asing, solusinya bukan dengan mengirim aparat kepolisian atau TNI kita ke negara tersebut. Hal itu karena polisi Indonesia tidak punya wewenang (yurisdiksi) untuk menangkap orang atau mengatur keamanan di negara lain.

Lalu, bagaimana negara hadir?

Sesuai dengan praktik diplomasi yang sah, negara akan memberikan perlindungan non-fisik. Pemerintah, melalui KBRI atau Konsulat, akan menugaskan diplomat untuk turun tangan. Mereka akan menyewa pengacara lokal, memastikan hak-hak hukum PMI dipenuhi, menyediakan rumah aman (shelter), hingga melakukan lobi diplomatik tingkat tinggi. Ini adalah wujud utuh dari membela nasib warganya, bukan sekadar urusan ketertiban atau "keamanan fisik" jalanan.

Peta Konsep Alinea ke-4 UUD 1945

Sekarang kita tahu bahwa perlindungan untuk pahlawan devisa di luar negeri memakai jalur diplomatik. Tapi dari mana akar tugas tersebut berasal? Kenapa dalam soal TWK tadi, jawabannya jatuh pada opsi "Membela rakyat Indonesia"?

Jawabannya terletak pada dokumen paling fundamental yang kita miliki: Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Di sana, tegas disebutkan bahwa tujuan pertama didirikannya pemerintah negara Indonesia adalah untuk:

"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."

Kata kuncinya ada pada "segenap bangsa". Bangsa atau rakyat adalah subjek. Tidak peduli di mana mereka berada—entah sedang di Jakarta, di desa terpencil, maupun merantau di Taiwan atau Arab Saudi—mereka adalah bagian dari "segenap bangsa" yang wajib dibela dan dilindungi kedaulatan haknya oleh negara.

Diagram di atas adalah kunci rahasianya. Konsep "Membela Rakyat" (yang berakar dari melindungi segenap bangsa) adalah payung besar atau "akar" dari kewajiban bernegara.

Sedangkan hal-hal seperti keamanan yang dilakukan polisi, keadilan hukum yang diketuk oleh palu hakim, atau bahkan jaminan HAM harian, adalah instrumen atau "cabang" operasionalnya.

Mengapa Bukan 'Keamanan' atau 'Keadilan'?

Pada soal TWK yang kita kerjakan di awal, mungkin kamu sempat tergoda memilih opsi A (Menjamin keamanan warga negara) atau opsi D/E (Sistem keadilan hukum / Equality before the law). Terdengar sangat masuk akal, bukan? Bukankah PMI juga butuh keamanan dan keadilan?

Mari kita bedah secara logis mengapa opsi-opsi tersebut menjadi distraktor (pengecoh) ketika konteks peristiwanya terjadi di luar negeri.

1. Kenapa bukan "Menjamin keamanan warga negara"? Dalam terminologi tata negara, "keamanan" merujuk pada ketertiban masyarakat dari ancaman fisik secara domestik (seperti pencurian atau kerusuhan). Ini adalah tugas spesifik fungsi kepolisian di dalam wilayah teritorial Indonesia. PMI di luar negeri tidak sedang menghadapi ancaman fisik yang bisa diredakan oleh patroli Polisi RI, melainkan masalah perdata, imigrasi, atau politik.

2. Kenapa bukan "Menjamin sistem keadilan hukum"? Saat PMI terjerat kasus di negara orang, sistem peradilan yang berjalan adalah milik negara tersebut (misalnya peradilan Malaysia atau Arab Saudi). Pemerintah Indonesia tidak bisa menjamin, mengubah, atau mengatur sistem peradilan (keadilan hukum) di negara berdaulat lain. Kita tidak punya kuasa atas palu hakim mereka.

Karena negara secara teknis tidak memegang kendali atas "keamanan jalanan" dan "sistem pengadilan" di luar negeri, maka fungsi negara kembali ke wujud aslinya yang paling bermoral: hadir untuk membela rakyatnya.