Negara: Wajib Berusaha atau Wajib Berhasil?

Janji Sembuh vs Janji Mengobati

Bayangkan kamu sedang memesan barang secara online. Kurir yang mengantar paketmu punya satu tugas mutlak: memastikan paket itu sampai di tanganmu dengan selamat. Kalau paketnya hilang, rusak, atau nyasar, kurir tersebut dianggap gagal dan harus mengganti rugi, apa pun alasannya. Ini adalah contoh nyata dari Kewajiban Hasil (Obligation of Result). Keberhasilan dinilai mutlak dari hasil akhirnya.

Sekarang, bayangkan seorang dokter bedah yang sedang menangani pasien kritis. Tugas sang dokter adalah memberikan penanganan medis terbaik sesuai standar prosedur (SOP). Namun, dokter tidak bisa dituntut ke pengadilan atau dipenjara jika pasien tersebut pada akhirnya tidak tertolong (meninggal). Kenapa? Karena dokter dinilai dari upaya dan tindakannya mengobati, bukan dari hasil akhir apakah pasien itu pasti sembuh. Ini disebut Kewajiban Proses (Obligation of Conduct).

Dalam hukum internasional dan konstitusi Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban negara juga dibagi menjadi dua kategori ini. Memahami bedanya adalah kunci untuk melihat apakah suatu negara dianggap melanggar konstitusinya atau tidak.

Realita Mengurus Negara

Kamu mungkin berpikir, "Pendidikan kan hak dasar, harusnya negara wajib 100% memenuhinya (Kewajiban Hasil) dong!"

Ide itu sangat mulia. Tapi mari kita lihat realitanya. Membangun sekolah fisik, mencetak jutaan buku, dan menggaji guru yang berkualitas untuk ratusan juta penduduk Indonesia membutuhkan uang dan waktu yang sangat masif. Negara tidak punya tongkat ajaib untuk menyulap 100% anak bersekolah secara instan dalam semalam. Jika hak atas pendidikan dijadikan 'Kewajiban Hasil' yang mutlak hari ini juga, negara akan langsung dinyatakan melanggar hukum setiap kali ada 1 anak yang putus sekolah.

Oleh karena itu, dalam hukum HAM, pemenuhan hak ekonomi dan sosial (seperti hak atas pendidikan) masuk ke dalam kategori Kewajiban Proses dan bersifat progresif (bertahap).

Lalu, bagaimana cara menilai apakah negara melanggar HAM atau tidak? Jawabannya ada pada upayanya.

Kalau ada 1 anak di desa terpencil belum sekolah, dan negara diam saja tanpa membuat program apa-apa, maka negara melanggar konstitusi. Tapi, kalau negara sedang dalam proses membangun jalan ke desa itu, mengalokasikan anggaran, dan merekrut guru (walau belum selesai 100%), negara tidak melanggar hukum. Negara dinilai sedang menjalankan Obligation of Conduct dengan maksimal.

Membedah Kasus Sekolah Zonasi

Sekarang, mari kita bawa konsep tadi untuk membedah soal asli yang kamu kerjakan. Di soal, ada seorang anak miskin yang ditolak sekolah negeri di zonanya gara-gara kuota penuh.

Kasus ini adalah contoh nyata di mana 'kewajiban proses' negara sedang diuji. Kebijakan negara sebenarnya sudah ada (sistem zonasi), tetapi proses/upaya penyediaan fasilitasnya belum maksimal. Terdapat gap (celah) antara jumlah anak di zona tersebut dengan jumlah bangku sekolah yang disediakan.

Inilah alasan mengapa opsi yang paling tepat adalah Kewajiban proses (B). Negara belum sepenuhnya maksimal menunjukkan obligation of conduct karena ketersediaan sekolah tidak sebanding dengan kebijakan zonasi yang dibuat.

Bagaimana dengan opsi lainnya?

• Opsi A (Kewajiban hasil) salah, karena—seperti yang kita bahas di halaman sebelumnya—mewajibkan 100% anak langsung bersekolah sebagai hukum mutlak adalah hal yang mustahil dilakukan secara instan. Itu adalah tujuan ideal, bukan jenis kewajiban hukum asalnya.

• Opsi C (Hak membatasi akses demi kualitas) salah, karena akses pendidikan adalah hak asasi dasar. Eksklusivitas kualitas tidak boleh mengorbankan akses warga apalagi kelompok tidak mampu.

• Opsi D dan E menyederhanakan tanggung jawab, karena negara memiliki tanggung jawab final (tidak bisa cuci tangan ke swasta) dan tidak cukup hanya sekadar melempar uang anggaran tanpa membangun sistem yang berfungsi.