Relasi Agama & Negara: Toleransi Kembar
Aturan Main Dua Divisi
Pernah kebayang gimana caranya agama dan negara bisa jalan bareng tanpa saling sikut di sebuah negara demokrasi? Konsep ini dirumuskan oleh ilmuwan politik Alfred Stepan dengan nama Toleransi Kembar (Twin Tolerations).
Biar gampang, lupakan dulu istilah politiknya. Mari bayangkan sebuah klub sepak bola profesional yang besar.
Di dalam klub ini, ada dua peran penting:
Divisi Pelatih/Manajemen (Pemerintah): Tugasnya meracik taktik, ngatur strategi di lapangan, dan bikin keputusan teknis demi kemenangan tim.
Penasihat Mental & Spiritual (Institusi Agama): Tugasnya menjaga moral, ngasih nilai-nilai baik, dan membimbing mental para pemain.
Mereka ada di tim yang sama dan punya tujuan yang sama baiknya. Toleransi Kembar adalah saat kedua belah pihak ini tahu batas kerja masing-masing dan saling menghormati.
Kalau sang Penasihat Spiritual tiba-tiba masuk ke ruang ganti dan memaksa pelatih untuk memainkan formasi 4-3-3 atau mencoret pemain tertentu karena alasan spiritual, tim bakal kacau karena penasihat itu sudah "merebut" kemudi pelatih. Sebaliknya, kalau pelatih melarang pemainnya berdoa sebelum tanding, pelatih juga melanggar batas.
Inti dari toleransi kembar bukanlah mereka harus bermusuhan atau dipisah tembok beton, melainkan sadar fungsi inti masing-masing dan tidak saling mengambil alih pekerjaan.
Berdasarkan analogi tim sepak bola di atas, manakah kondisi yang menggambarkan PELANGGARAN aturan main 'Toleransi Kembar' oleh divisi penasihat spiritual?
- A. Penasihat spiritual memberikan motivasi moral kepada para pemain sebelum bertanding.
- B. Penasihat spiritual menyarankan manajemen agar memperhatikan kesejahteraan mental pemain.
- C. Penasihat spiritual memaksa pelatih untuk mencoret pemain tertentu dari skuad utama karena alasan keagamaan.
- D. Penasihat spiritual meminta ruang khusus di stadion agar pemain bisa berdoa sebelum laga.
Jawaban: C. Penasihat spiritual memaksa pelatih untuk mencoret pemain tertentu dari skuad utama karena alasan keagamaan.
Memaksa pelatih untuk urusan teknis lapangan (mencoret pemain) sama dengan institusi agama memaksakan kebijakan publik pada pemerintah. Ini melanggar batas otoritas sang pelatih.
Pelanggaran Toleransi Kembar terjadi saat satu pihak mengambil alih atau memaksakan wewenang teknis pihak lain secara sepihak.
Saat Agama Mengerem Diri
Nah, kembali ke dunia nyata. Sisi pertama dari 'Toleransi Kembar' adalah bagaimana institusi agama bersikap terhadap negara.
Kenapa Opsi A ("Institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik...") di soal tadi adalah jawaban yang paling tepat? Kenapa agama harus mau 'mengerem diri'?
Jawabannya ada pada kata demokrasi.
Pemerintah yang sah lahir dari proses demokrasi, yaitu pemilu. Presiden, menteri, dan DPR mendapatkan mandat konstitusi untuk mengurus hajat hidup seluruh warga negara yang majemuk (punya banyak agama dan kepercayaan).
Di sisi lain, institusi agama (seperti majelis ulama, persekutuan gereja, majelis tinggi agama, dll) punya otoritas moral yang sangat dihormati oleh umatnya. Tapi, mereka tidak punya mandat politik dari seluruh rakyat untuk membuat hukum negara secara sepihak.
Jika sebuah pimpinan institusi agama bisa seenaknya memaksakan kebijakan publik ke pemerintah, hak-hak warga negara yang berbeda agama (atau berbeda pandangan) akan terancam. Kebijakan publik akan berubah jadi kebijakan satu kelompok saja.
Itulah sebabnya, kunci menuju negara demokratis adalah ketika institusi agama secara lapang dada menyadari batas otoritasnya. Mereka boleh bersuara keras, tapi tidak boleh memaksakan atau mendikte pemerintah.
Tentukan apakah pernyataan berikut merupakan contoh penerapan Toleransi Kembar yang 'Sehat' atau justru 'Melanggar' batas otoritas!
- Sebuah lembaga keagamaan mengeluarkan fatwa yang mewajibkan seluruh anggota DPR untuk mengesahkan suatu undang-undang tanpa boleh ada debat. — Melanggar
- Pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah asalkan sesuai dengan aturan tata letak kota yang berlaku. — Sehat
Pernyataan 1 melanggar karena lembaga agama memaksakan kebijakan pada pejabat terpilih (melangkahi proses demokrasi). Pernyataan 2 sehat karena negara memfasilitasi hak dasar warganya.
Toleransi kembar mengharuskan agama tidak mendikte negara, dan negara melindungi hak beragama warganya tanpa intervensi.
Miskonsepsi 'Tembok Pemisah'
Waktu ngerjain soal tadi, kamu mungkin kejebak milih Opsi E (institusi agama dan negara memiliki hak prerogatif yang tidak saling bercampur) atau sempet mikir Opsi C (agama dibatasi hanya pada ruang privat).
Dua-duanya salah besar, dan ini miskonsepsi yang paling sering terjadi!
Toleransi Kembar BUKAN sekularisme ekstrem di mana agama dipenjara cuma buat urusan ibadah pribadi, atau dibangun 'tembok tebal' sehingga urusan negara dan agama diharamkan bersinggungan.
Di negara seperti Indonesia, yang masyarakatnya sangat religius, pola Toleransi Kembar tetap mengizinkan agama dan negara berinteraksi (bercampur). Negara kita punya Kementerian Agama, UU Perkawinan, hingga bank syariah. Warga juga bebas mendirikan partai politik berbasis agama.
Terus, kalau boleh campur tangan, batasnya di mana?
Kuncinya ada di jalurnya. Aspirasi nilai agama sangat boleh mewarnai ruang publik dan undang-undang negara, asalkan nilai-nilai itu ditawarkan dan diperdebatkan secara demokratis (misalnya dibawa oleh wakil rakyat di DPR dan divoting secara sah).
Yang dilarang keras oleh Toleransi Kembar adalah "Pemaksaan Institusional"—di mana institusi agama mem-bypass proses demokrasi dan langsung mendikte pemerintah dengan paksa. Jadi, mereka boleh bercampur, asal mainnya sportif lewat jalur demokrasi.
Jika 'tembok pemisah mutlak' itu keliru, lantas bagaimana jalur yang BENAR dan SAH bagi nilai-nilai agama untuk mempengaruhi kebijakan di ruang publik?
- A. Melalui pemaksaan keputusan oleh pimpinan agama langsung kepada Presiden.
- B. Melalui penyampaian aspirasi politik oleh warga beragama lewat partai atau wakilnya di DPR.
- C. Melalui penghapusan campur tangan negara terhadap urusan rumah ibadah sama sekali.
- D. Melalui pembatasan ketat di mana agama hanya boleh dibahas di ruang privat saja.
Jawaban: B. Melalui penyampaian aspirasi politik oleh warga beragama lewat partai atau wakilnya di DPR.
Agama boleh masuk ruang publik asalkan ide-idenya ditawarkan dan diperdebatkan melalui jalur demokrasi yang sah (DPR/Pemilu), bukan lewat pemaksaan institusional.
Toleransi Kembar mengizinkan interaksi agama dan negara secara demokratis, bukan memisahkan keduanya secara mutlak.