Batas Hak Prerogatif Presiden dalam Memutuskan Grasi

Apa itu Hak Prerogatif?

Bayangkan seorang nahkoda kapal di tengah badai. Ia bebas meminta saran dari para perwiranya tentang rute mana yang aman, tapi saat keputusan harus diambil, tangan yang memutar kemudi sepenuhnya adalah miliknya. Nahkoda tidak butuh voting atau persetujuan mutlak dari anak buahnya untuk mengambil tindakan.

Dalam ketatanegaraan kita, kemudi kemudi istimewa ini disebut Hak Prerogatif. Hak prerogatif adalah kekuasaan istimewa dan mandiri yang dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Negara, yang tidak bisa di-veto atau dibatalkan oleh lembaga lain.

Pemberian grasi (pengampunan hukuman) adalah salah satu hak prerogatif Presiden. Logikanya sederhana: karena negara yang menjatuhkan hukuman (melalui pengadilan), maka hanya simbol tertinggi negara (Presiden) yang berhak memberikan pengampunan atas nama kemanusiaan atau keadilan tertinggi.

Jika sebuah keputusan merupakan 'hak prerogatif' Presiden, apa makna utamanya dalam pengambilan keputusan tersebut?

A. Presiden harus mengikuti suara mayoritas menteri.
B. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara Presiden dan MA.
C. Presiden memiliki wewenang penuh mengambil keputusan akhir secara mandiri.
D. Presiden hanya boleh memutus jika mendapat izin tertulis dari DPR.

Jawaban: C. Presiden memiliki wewenang penuh mengambil keputusan akhir secara mandiri.

Inti dari hak prerogatif adalah kemandirian. Jika butuh persetujuan atau konsensus lembaga lain, maka namanya bukan lagi wewenang prerogatif.

Hak prerogatif adalah wewenang mandiri yang tidak memerlukan konsensus lembaga lain.

Bedah Pasal UUD 1945: Makna "Memperhatikan Pertimbangan"

Banyak yang bingung saat membaca Pasal 14 ayat (1) UUD 1945: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Gambar: BxHxTxCx (using album), CC BY-SA 2.0 — Wikimedia Commons

Apa sih bedanya "memperhatikan" dengan "mendapat persetujuan"? Di sinilah letak kuncinya:

Wajib secara prosedur (Syarat Administratif): Presiden wajib mengirim surat untuk meminta pandangan MA sebelum menjatuhkan grasi. Proses ini memastikan ada mekanisme checks and balances agar Presiden tidak "buta" soal rekam jejak hukum terpidana.
Bebas secara substansi (Syarat Materil): MA membalas dengan memberi analisis sebagai ahli hukum pidana tertinggi negara. Namun, Presiden sama sekali tidak wajib setuju dengan isi saran MA tersebut.

Inilah mengapa jawaban yang paling akurat dari soal tadi adalah: Pertimbangan MA adalah masukan ahli di bidang hukum pidana yang wajib diminta oleh Presiden, namun tidak mengurangi kewenangan Presiden untuk membuat keputusan akhir.

Tentukan Benar atau Salah pernyataan mengenai prosedur grasi berikut!

Presiden wajib secara administratif untuk meminta surat pertimbangan MA sebelum memberi grasi. — Benar
Jika MA menyarankan menolak grasi, Presiden dilarang secara hukum untuk mengabulkan grasi tersebut. — Salah

Presiden wajib secara hukum menempuh prosedur meminta saran MA (tidak boleh dilewati), namun Presiden bebas memutuskan berbeda dari saran yang diberikan MA tersebut.

Saran MA wajib diminta (prosedur) tapi tidak wajib diikuti (substansi).

Studi Kasus: Kalau Presiden & MA Beda Pendapat

Untuk memastikan kamu benar-benar paham, mari kita lihat kondisi ekstrem yang pernah dan mungkin terjadi di dunia nyata.

Bayangkan ada seorang terpidana kasus pidana berat. Ia memohon grasi kepada Presiden. Presiden kemudian meminta pertimbangan ke Mahkamah Agung. MA melihat dari kacamata yurisprudensi (hukum kaku) dan membalas: "Tolak permohonan ini. Kejahatannya berat."

Namun, Presiden melihat dari sudut pandang lain: perdamaian politik, kemanusiaan, atau kepentingan negara yang lebih besar. Lalu Presiden memutuskan: "Abaikan saran MA. Saya berikan grasi!"

Apakah Presiden melanggar hukum? TIDAK. Keputusan Presiden tetap SAH sepenuhnya.

Karena jika tidak demikian, itu artinya kedaulatan untuk memberi grasi sudah berpindah ke tangan MA, dan hal itu bertentangan dengan esensi hak prerogatif UUD 1945.

Manakah pernyataan yang BENAR mengenai perbedaan pendapat antara Presiden dan MA? (Pilih 2)

Keputusan grasi Presiden tetap sah meski bertentangan 180 derajat dengan saran tertulis MA.
Jika Presiden memberikan grasi tanpa meminta saran MA terlebih dahulu, keputusannya tetap sah karena hak prerogatif.
Surat pertimbangan MA berfungsi sebagai panduan, bukan surat perintah yang membatasi hak Presiden.

Jawaban: Keputusan grasi Presiden tetap sah meski bertentangan 180 derajat dengan saran tertulis MA.; Surat pertimbangan MA berfungsi sebagai panduan, bukan surat perintah yang membatasi hak Presiden.

Meminta saran MA bersifat wajib (gugur di pengadilan TUN jika tidak dilakukan), tetapi keputusan final Presiden (apapun isinya) sah karena itu adalah hak prerogatifnya. Mengikuti saran MA bukanlah syarat mutlak keabsahan grasi.

Keputusan Presiden sah asalkan prosedur meminta saran telah dilakukan, meskipun isinya berlawanan dengan saran MA.