Transisi Lembaga & Teks Persiapan Kemerdekaan

BPUPKI vs PPKI: Garis Batas Waktu

Bayangkan kamu sedang membangun rumah. Ada tim arsitek yang menggambar denah, lalu ada tim kontraktor yang mengeksekusi dan meresmikan rumahnya. Dalam sejarah persiapan kemerdekaan kita, BPUPKI adalah arsiteknya, dan PPKI adalah kontraktor yang meresmikannya.

Karena waktu tugas keduanya sangat berdekatan dan namanya mirip, wajar kalau kita sering tertukar, termasuk soal kapan sebuah peristiwa sejarah itu terjadi. Mari kita tarik garis batas waktu yang tegas di antara keduanya.

BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jawa. Tugas utama mereka adalah menyelidiki dan merancang. Badan ini hanya melakukan dua kali masa sidang resmi, yaitu pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945. Setelah draf dasar negara dan UUD selesai dirancang, tugas "arsitek" ini pun tamat.

Jepang lalu membubarkan BPUPKI dan membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk untuk mengesahkan dan mengambil keputusan akhir menjelang proklamasi.

Dengan bekal timeline ini, kamu bisa langsung memvalidasi kebenaran sebuah pernyataan di soal; BPUPKI memang menggelar dua kali masa sidang, dan PPKI yang bertugas mengesahkan UUD 1945!

Labirin Panitia: Siapa Mengerjakan Apa?

Di masa persiapan kemerdekaan, ada banyak kepanitiaan kecil dengan nama yang mirip. Kalau kamu kebingungan membedakan peran Panitia Sembilan, Panitia Kecil, dan Panitia Perancang UUD, kamu tidak sendirian.

Mari kita urai labirin ini dengan melihat kapan dan untuk apa panitia-panitia ad-hoc (sementara) ini dibentuk!

Ada tiga panitia yang sering menjadi jebakan dalam soal TWK:

1. Panitia Kecil (Panitia Delapan): Dibentuk resmi di penghujung Sidang I BPUPKI untuk menampung usulan-usulan rumusan dasar negara dari para anggota selama masa reses (istirahat).

2. Panitia Sembilan: Ini adalah tim yang dibentuk secara informal oleh Soekarno saat masa reses. Panitia inilah pahlawan yang memecah kebuntuan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Hasil karya utama mereka adalah draf mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (22 Juni 1945), di mana pada sila pertamanya tercantum kewajiban menjalankan syariat Islam.

3. Panitia Perancang UUD: Dibentuk belakangan pada Sidang Resmi II BPUPKI. Dipimpin oleh Soekarno, panitia ini bertugas mematangkan pasal-pasal batang tubuh UUD, bukan lagi membahas pembukaan.

Jadi, kalau ada pernyataan yang menyebut bahwa Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan awalnya memuat syariat Islam, kamu sudah tahu bahwa itu adalah fakta sejarah yang sah!

Piagam Jakarta: Kapan 7 Kata Dihapus?

Saat kamu ngerjain soal tadi, mungkin kamu mikir, "Ah, iya, bener kok ada 7 kata yang dihapus dari Piagam Jakarta." Fakta itu memang benar. Tapi, yang sering bikin kepleset di soal adalah: kapan dan di sidang apa hal itu terjadi?

Piagam Jakarta yang memuat 7 kata ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") dirumuskan pada 22 Juni 1945, yang masih merupakan era BPUPKI.

Tapi, penghapusan frasa tersebut BUKAN dilakukan oleh BPUPKI.

Menjelang pengesahan UUD (sore tanggal 17 Agustus), perwakilan Indonesia Timur merasa keberatan dengan 7 kata tersebut karena terkesan eksklusif. Mohammad Hatta mengambil langkah cepat dengan melobi tokoh-tokoh Islam pada pagi hari 18 Agustus 1945.

Hasilnya, tepat sebelum Sidang PPKI hari itu dimulai, disepakati bahwa 7 kata tersebut dicoret dan diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ini alasan utama kenapa pernyataan nomor 2 di soal itu gugur; walau faktanya ada yang dihapus, tapi salah secara nomenklatur (nama lembaga) dan waktunya!