Batas Nyata Otonomi Daerah dalam NKRI

Analogi Rumah: Kamarmu, Aturanmu?

Pernah kebayang nggak, kenapa sih di Indonesia tiap provinsi atau kabupaten punya aturan yang beda-beda? Biar gampang ngebayanginnya, coba ibaratkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sebagai sebuah rumah keluarga besar, dan Pemerintah Pusat adalah Orang Tua.

Dulu banget, segala urusan dari ruang tamu sampai isi lemarimu diatur penuh sama orang tua (ini namanya Sentralisasi). Tentu aja rasanya kaku dan kurang efisien. Akhirnya, biar lebih rapi, tiap 'anak' diberi kunci dan kebebasan buat ngurus 'kamarnya' sendiri sesuai selera dan kebutuhan lokalnya. Inilah esensi dari Desentralisasi alias Otonomi Daerah.

ilustrasi

TAPI, ada satu syarat mutlak: kebebasan mengatur kamar ini punya batas. Kamu emang bebas ngecat tembok warna neon atau nentuin jam belajarmu, tapi kamu nggak boleh bikin aturan di kamar yang melanggar nilai dasar keluarga. Misalnya, kamu nggak boleh menempel aturan "saudara yang beda agama dilarang masuk kamarku", karena itu melanggar aturan utama kebersamaan di rumah tersebut.

Sama halnya dengan negara: sehebat apa pun wewenang otonomi suatu daerah, aturannya nggak boleh menabrak asas kebangsaan yang sudah disepakati bersama!

Berdasarkan analogi 'Kamar dan Rumah' di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan konsep otonomi daerah di Indonesia?

  • A. Otonomi daerah mirip anak yang pindah ke rumah baru dan bikin aturan sendiri bebas dari orang tua.
  • B. Sentralisasi berarti tiap anak bebas menentukan aturan kamarnya asal tidak bertengkar dengan saudara.
  • C. Desentralisasi memberi kebebasan mengatur kamar sendiri, namun tidak boleh melanggar aturan utama keluarga besar.
  • D. Otonomi daerah berarti orang tua melepaskan status kepemilikannya atas kamar anak.

Jawaban: C. Desentralisasi memberi kebebasan mengatur kamar sendiri, namun tidak boleh melanggar aturan utama keluarga besar.

Analogi yang benar adalah C. Otonomi (desentralisasi) itu kebebasan mengatur rumah tangga daerah (kamar), tapi mutlak harus tunduk pada asas NKRI (aturan utama keluarga besar).

Otonomi daerah memberikan kebebasan mengurus wilayah sendiri namun tetap dibatasi oleh nilai dasar/aturan utama dari Pemerintah Pusat (NKRI).

Bukan Negara di Dalam Negara

Banyak yang sering salah paham dan mikir: "Kan daerah udah dikasih otonomi luas, berarti mereka berdaulat penuh bikin hukum apa aja dong?" Hati-hati, miskonsepsi ini bahaya banget buat ngerjain soal TWK.

Otonomi daerah di Indonesia itu BUKAN kedaulatan mutlak seperti negara bagian di Amerika Serikat yang menganut sistem Federal. Di negara Federal, tiap negara bagian emang punya kedaulatan sendiri (bahkan bisa punya konstitusi & kepolisian bagian). Tapi, NKRI itu negara kesatuan! Di Indonesia, kedaulatan itu cuma ada satu, yaitu di tangan Pemerintah Pusat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Daerah cuma dapet "pinjaman wewenang" untuk urusan administratif.

Karena kedaulatannya terpusat, ada 6 urusan absolut yang sama sekali nggak boleh diotak-atik atau diatur sembarangan oleh daerah (wewenang mutlak NKRI), yaitu:

  1. Politik Luar Negeri

  2. Pertahanan

  3. Keamanan

  4. Yustisi (Hukum/Peradilan)

  5. Moneter & Fiskal Nasional

  6. Agama

Nah, balik ke kasus di soal tadi: kalau sebuah Pemda mengeluarkan Perda yang mewajibkan pemakaian simbol agama tertentu buat pegawai, artinya Pemda itu udah offside. Daerah tersebut telah melewati batas wewenang otonominya, karena urusan agama dan ideologi bangsa yang non-diskriminatif adalah wewenang mutlak pemerintah pusat.

Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR terkait batas wewenang dan kedudukan otonomi daerah di NKRI? (Pilih semua yang benar)

  • Otonomi daerah di Indonesia merupakan pelimpahan wewenang administratif, bukan penyerahan kedaulatan penuh.
  • Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan agama warganya sesuai mayoritas di wilayahnya.
  • Negara Kesatuan berbeda dengan Negara Federal karena kedaulatan pada negara kesatuan tidak terbagi ke daerah.
  • Otonomi daerah memberikan hak kepada provinsi untuk menyusun undang-undang dasar (konstitusi) mereka sendiri.

Jawaban: Otonomi daerah di Indonesia merupakan pelimpahan wewenang administratif, bukan penyerahan kedaulatan penuh.; Negara Kesatuan berbeda dengan Negara Federal karena kedaulatan pada negara kesatuan tidak terbagi ke daerah.

Pernyataan 1 dan 3 benar. Otonomi kita bukan kedaulatan mutlak (beda dengan negara federal). Urusan agama adalah wewenang absolut pusat (Pernyataan 2 salah), dan kedaulatan tetap satu di tangan pusat (Pernyataan 4 salah).

Dalam NKRI, otonomi bukan kedaulatan penuh ala negara federal, melainkan pelimpahan wewenang di mana urusan absolut (termasuk agama) tetap milik pusat.

Kearifan Lokal vs Hierarki Hukum

Sering banget kita ketemu opsi jawaban menjebak di soal TWK yang bunyinya manis: berlindung di balik kata "Menghargai Kearifan Lokal" atau "Menghormati Otonomi Daerah". Sebagus apa pun niatnya di permukaan, kita harus kembali melihatnya dari kacamata hierarki tata negara.

Dalam ilmu hukum, ada prinsip bernama Stufenbau Theory (Piramida Hukum). Intinya, hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang. Aturan yang posisinya lebih rendah wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Urutannya di Indonesia: UUD 1945 > Ketetapan MPR > Undang-Undang > Peraturan Pemerintah > ... > Perda. Lihat, posisi Perda itu ada di tatanan terbawah!

Jadi, kalau sebuah nilai dianggap sebagai 'kearifan lokal' lalu dilegalkan menjadi Perda, tapi isi Perda tersebut ternyata mendiskriminasi kelompok minoritas (misal: aturan wajib berbusana agama tertentu buat semua orang), apa yang terjadi? Perda itu otomatis batal demi hukum.

Kenapa? Karena dia menabrak prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan asas non-diskriminasi yang dijamin kuat di puncak piramida, yaitu UUD 1945. Otonomi itu diberikan untuk memajukan kesejahteraan lokal, bukan untuk menciptakan segregasi (pemisahan) sosial dengan dalih "kearifan lokal".

Tentukan Benar atau Salah pernyataan mengenai kaitan kearifan lokal dengan hierarki hukum berikut!

  • Karena otonomi daerah bersifat luas, Peraturan Daerah (Perda) setara kedudukannya dengan Undang-Undang (UU). — Salah
  • Berdasarkan hierarki hukum, Perda batal jika menabrak asas Bhinneka Tunggal Ika dalam UUD 1945. — Benar
  • Sebuah kearifan lokal yang melembaga jadi Perda berhak mengabaikan aturan pusat jika mendapat dukungan masyarakat lokal. — Salah

Pernyataan 1 Salah: Perda ada di bawah hierarki, harus tunduk pada UU & UUD. Pernyataan 2 Benar: Sesuai prinsip lex superiori. Pernyataan 3 Salah: Otonomi luas tidak melegalkan diskriminasi, konstitusi tetap nomor satu.

Perda berada di tingkat hierarki hukum yang rendah sehingga wajib tunduk pada konstitusi (UUD 1945) tanpa terkecuali, termasuk jika menyangkut kearifan lokal.