Anatomi Resolusi Konflik ala Pancasila
Konflik Agraria & Kacamata Ekstrem
Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika negara lepas tangan saat ada konflik tanah antara perusahaan raksasa dan masyarakat adat? Dalam dunia nyata, konflik agraria ini adalah benturan dua kekuatan yang sangat timpang: korporasi besar dengan modal dan izin legal formal versus masyarakat adat yang memiliki hak historis (hak ulayat) yang diwariskan turun-temurun.
Jika kita membedah kasus ini menggunakan lensa ideologi Kapitalisme Murni (Absolut) sebagai titik tolak, solusi yang diambil pasti sangat pragmatis dan dingin: penggusuran paksa. Mengapa?
Karena dalam sistem kapitalisme absolut, logika pasar adalah raja. Hukum hanya berpihak pada kepemilikan modal formal, efisiensi, dan akumulasi profit. Hak historis masyarakat kecil yang tidak bersertifikat resmi dianggap sebagai hambatan investasi yang harus disingkirkan. Dampak dari pendekatan ekstrem ini sangat destruktif: terjadinya opresi, marginalisasi masyarakat kecil, dan potensi konflik berdarah karena mengabaikan sepenuhnya sisi kemanusiaan.
Mengapa pendekatan kapitalisme absolut cenderung memilih penggusuran paksa dalam konflik agraria melawan masyarakat adat?
- A. Karena masyarakat adat selalu menolak pembagian keuntungan dengan perusahaan.
- B. Karena kapitalisme memprioritaskan efisiensi, profit, dan legalitas formal di atas hak historis.
- C. Karena negara selalu berpihak pada rakyat kecil melalui hukum internasional.
- D. Karena penggusuran adalah satu-satunya cara mencegah konflik fisik di lapangan.
Jawaban: B. Karena kapitalisme memprioritaskan efisiensi, profit, dan legalitas formal di atas hak historis.
Dalam sistem kapitalisme absolut, hukum dan tindakan hanya berpihak pada kepemilikan modal formal dan efisiensi, sehingga mengabaikan hak historis dan kemanusiaan.
Kapitalisme absolut memprioritaskan efisiensi dan akumulasi modal di atas hak historis masyarakat adat.
Sila 2 & 5: Negara Sebagai Tameng
Melihat bahaya dari kapitalisme absolut, di sinilah Pancasila masuk. Keadilan sosial (Sila ke-5) mewajibkan negara untuk tidak bersikap netral atau pasif ketika terjadi ketimpangan relasi kuasa antara pemodal raksasa dan masyarakat kecil.
Negara harus hadir sebagai tameng dan penyeimbang (Affirmative Action ala Pancasila). Dalam kasus konflik agraria ini, Pemda menolak penggusuran paksa dan memilih memfasilitasi dialog. Mengapa?
Integrasi Sila 2 (Kemanusiaan): Negara mengakui masyarakat adat sebagai subjek manusia yang bermartabat dan memiliki hak hidup, bukan sekadar "hambatan investasi" yang bisa digusur paksa dengan alat berat.
Integrasi Sila 5 (Keadilan Sosial): Hasil akhirnya adalah kesepakatan profit-sharing (bagi hasil). Ini adalah wujud konkret keadilan ekonomi. Pembangunan dan ekonomi boleh bertumbuh (perusahaan tetap beroperasi), namun kue ekonominya harus terbagi adil kepada warga sekitar agar tidak terjadi monopoli kesejahteraan.
Berdasarkan Sila ke-2 dan ke-5 Pancasila, apa saja fungsi intervensi negara dalam konflik antara pemodal besar dan masyarakat kecil?
- Negara bersikap netral dan membiarkan mekanisme pasar yang menentukan hasil akhir.
- Negara memfasilitasi dialog untuk menaikkan posisi tawar masyarakat adat yang lebih lemah.
- Negara memastikan keuntungan ekonomi terbagi secara adil (profit-sharing).
- Negara mengambil alih seluruh aset perusahaan untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat.
Jawaban: Negara memfasilitasi dialog untuk menaikkan posisi tawar masyarakat adat yang lebih lemah.; Negara memastikan keuntungan ekonomi terbagi secara adil (profit-sharing).
Negara tidak boleh pasif. Intervensi negara ala Pancasila bertujuan menyeimbangkan posisi tawar (dialog) dan memastikan keadilan sosial (profit-sharing) tanpa mematikan investasi.
Sila 2 dan 5 menuntut negara hadir menyeimbangkan relasi kuasa demi keadilan ekonomi dan kemanusiaan.
Sila 4 & 3: Represi vs Persuasi
Ada miskonsepsi umum di masyarakat: "Kalau pemerintah/aparat tidak berani menggusur warga yang membandel, berarti negara kalah dan hukumnya lemah!"
Faktanya, menghindari represi (penggusuran paksa) sama sekali bukanlah tanda kelemahan aparat, melainkan bukti kedewasaan demokrasi yang sedang mencari win-win solution.
Gambar: Jayengrono, CC BY-SA 4.0 — Wikimedia Commons
Memaksakan kehendak sepihak demi pemodal sangat melanggar Sila ke-4, yang mengedepankan demokrasi permusyawaratan. Esensi demokrasi Indonesia bukanlah "menang-menangan" siapa yang punya kuasa atau uang, melainkan mencari konsensus (mufakat) yang bisa diterima semua pihak melalui dialog yang setara.
Lebih jauh, ini sangat berkaitan dengan Sila ke-3 (Persatuan Indonesia). Jika aparat menggunakan bedil dan kekerasan, akan meletus konflik vertikal berdarah antara rakyat vs negaranya sendiri. Ujung-ujungnya? Disintegrasi dan perpecahan bangsa. Maka, dialog maraton berminggu-minggu adalah harga yang sangat pantas dibayar untuk merawat harmoni dan persatuan.
Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai dengan esensi Sila ke-4 dan ke-3 dalam penyelesaian konflik agraria.
- Pemerintah yang menolak menggunakan aparat untuk menggusur paksa menunjukkan kelemahan penegakan hukum negara. — Salah
- Musyawarah mufakat (konsensus) adalah jalan utama demokrasi Indonesia dibandingkan unjuk kekuatan atau pemaksaan sepihak. — Benar
Menghindari represi adalah cerminan kedewasaan demokrasi (Sila 4) untuk mencegah disintegrasi bangsa (Sila 3), bukan tanda aparat lemah.
Musyawarah dipilih di atas represi untuk menjaga persatuan dan mencapai win-win solution.