Masyarakat Multikultural: Konsensus vs Dominasi
Kurang Konsensus atau Dominasi?
Tidak adanya kesepakatan antar pihak yang setara berbeda dengan kebijakan sepihak yang dipaksakan oleh pihak berkuasa.
Bayangkan dinamika di sekolah: ketika pengurus OSIS dan MPK berdebat sengit mengenai tanggal acara pentas seni tanpa mencapai titik temu, situasi itu disebut kurangnya konsensus (ketiadaan kesepakatan bersama antarpihak yang posisinya sejajar). Namun, jika Kepala Sekolah tiba-tiba mengeluarkan Surat Keputusan (SK) resmi yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan seragam model baru tanpa meminta pendapat perwakilan siswa sama sekali, itu adalah wujud dominasi politik.
Dalam studi kasus soal, aktor utamanya adalah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penyeragaman kurikulum dan bahasa secara nasional. Frasa "tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat" sering kali mengecoh siswa untuk langsung memilih opsi kurangnya konsensus (Opsi C). Padahal, ketiadaan musyawarah di sini berakar dari relasi kuasa yang tidak seimbang: negara memiliki wewenang struktural formal untuk memaksakan aturannya.
Ketika pihak yang berkuasa menggunakan instrumen hukum atau kebijakan untuk memaksakan standardisasi budaya kepada kelompok subordinat (masyarakat adat), fenomena sosiologis tersebut merupakan bentuk nyata dari hegemoni kekuasaan dan dominasi politik.
Matriks 6 Ciri van den Berghe
Pierre L. van den Berghe membagi karakteristik masyarakat majemuk ke dalam enam ciri spesifik untuk membedakannya dari masyarakat homogen.
Masyarakat majemuk (plural society) tidak terikat oleh kesatuan nilai secara sukarela, melainkan berada dalam tatanan yang rentan gesekan. Untuk memudahkan analisis studi kasus sosiologi, keenam ciri tersebut dapat dipetakan berdasarkan fokus persoalan dan kata kuncinya masing-masing.
Berikut rincian dari masing-masing karakteristik tersebut:
Segmentasi Sosial: Masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok identitas (suku, agama, ras) yang membentuk subkebudayaan tersendiri dan saling terpisah.
Struktur Non-komplementer: Lembaga-lembaga sosial di dalam masyarakat tidak saling melengkapi, melainkan berdiri sendiri-sendiri untuk melayani kelompoknya masing-masing.
Kurang Konsensus: Para anggota masyarakat minim memiliki kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai dasar kenegaraan.
Integrasi Ekonomi/Paksaan: Ikatan persatuan masyarakat tidak didasari oleh kerukunan kultural, melainkan ketergantungan material di pasar serta sanksi hukum/paksaan aparat.
Dominasi Politik: Kelompok yang memegang kendali kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk memaksakan aturan dan standardisasi budaya kepada kelompok lain.
Rentan Konflik: Batas-batas primordial antarkelompok yang kaku memicu tingginya potensi gesekan sosial horizontal maupun vertikal.
Analisis Opsi Pengecoh Lain
Karakteristik yang menjadi jawaban dalam soal studi kasus harus sesuai dengan bukti spesifik penyebab akar dari kasus tersebut.
Ketika menghadapi soal studi kasus multikulturalisme, setiap opsi yang ditawarkan sering kali sama-sama merupakan teori yang valid dari van den Berghe. Kuncinya terletak pada menguji keterkaitan kausal antara teks dan teori:
Opsi A (Segmentasi sosial yang menghasilkan subkebudayaan berbeda): Memang benar masyarakat adat memiliki subkebudayaan dan bahasa ibu yang unik. Namun, teks tidak menyoroti keberagaman itu sendiri, melainkan tindakan paksaan dari negara yang menggerus keberagaman tersebut.
Opsi B (Struktur sosial non-komplementer antara masyarakat dan negara): Konsep non-komplementer merujuk pada ketidakterhubungan fungsi antar-lembaga kemasyarakatan (misalnya sistem hukum adat vs peradilan formal yang saling terpisah). Teks sama sekali tidak menganalisis kelembagaan struktural yang tidak saling mengisi.
Opsi C (Kurangnya konsensus bersama dalam pengambilan keputusan nasional): Opsi ini keliru karena mengasumsikan masalah bermula dari kegagalan musyawarah setara, padahal kebijakan keluar dari dominasi hierarkis penguasa.
Opsi D (Integrasi sosial yang terbangun karena ketergantungan ekonomi): Teks tidak menyebutkan adanya motif perdagangan, pasar, maupun ketergantungan kebutuhan materi antara komunitas adat dan pemerintah.
Opsi E (Dominasi politik dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas): Inilah jawaban yang tepat karena kebijakan kurikulum dan bahasa nasional adalah produk hegemoni kekuasaan yang dipaksakan kepada kelompok subordinat.
Dua suku yang hidup berdampingan saling merendahkan kebiasaan masing-masing dan tidak pernah duduk bersama menyepakati aturan adat bersama. Namun, keseharian mereka tetap terhubung secara damai karena Suku X merupakan penghasil beras, sedangkan Suku Y merupakan nelayan ikan yang sama-sama berdagang di pasar utama desa. Berdasarkan karakteristik masyarakat majemuk menurut van den Berghe, keberlangsungan hubungan antar dua suku tersebut dijaga oleh faktor:
- Dominasi politik oleh suku pedagang terhadap suku nelayan di pasar desa
- Integrasi sosial yang terbangun karena ketergantungan ekonomi antarkelompok
- Kurangnya konsensus nilai karena timbulnya konflik bersenjata antarsuku
- Segmentasi sosial yang menghilang seiring terjadinya aktivitas perdagangan bahan pangan
Jawaban: Integrasi sosial yang terbangun karena ketergantungan ekonomi antarkelompok
Interaksi antar kedua suku tetap berjalan bukan karena kesamaan nilai budaya atau ikatan batin, melainkan karena kebutuhan suplai pangan timbal balik (beras dan ikan) di pasar. Ciri ini mencerminkan integrasi yang terbangun atas dasar ketergantungan ekonomi menurut teori van den Berghe. Pilihan A salah karena perdagangan pasar bukan bentuk dominasi politik struktural. Pilihan C salah karena skenario tidak menyebut adanya konflik senjata. Pilihan D salah karena interaksi pasar tidak serta-merta menghapus batasan segmentasi kultural antar-suku.
Mengidentifikasi ciri masyarakat majemuk yang didasarkan pada saling ketergantungan ekonomi