Bongkar Miskonsepsi: Voting vs Mufakat
Ilusi Adilnya Voting
Kamu mungkin sering melihat orang melakukan voting (pemungutan suara terbanyak) untuk mengambil keputusan, mulai dari milih ketua kelas sampai Pemilu. Karena sering banget dipakai, wajar kalau kamu mikir "Oh, cara paling adil dan Indonesia banget itu ya voting!"
Ternyata, anggapan itu keliru. Dalam kelompok kecil seperti pertemanan atau keluarga, voting menyimpan sebuah ilusi. Voting memang sangat cepat dan efisien, tapi cara ini punya satu kelemahan besar: selalu ada pihak yang 'menang' dan pihak yang 'kalah'.
Pertanyaannya: apakah kebersamaan terasa hangat kalau ada anggota kelompok yang merasa terabaikan dan sedih? Tentu tidak. Dalam lingkup keluarga atau pertemanan, tujuan utama kita bukanlah mencari 'pemenang', melainkan mencari kebahagiaan bersama.
Dalam konteks kelompok kecil (seperti pertemanan atau keluarga), kenapa mengambil keputusan HANYA dengan voting/suara terbanyak bisa kurang tepat?
- A. Karena memakan waktu lebih lama daripada musyawarah.
- B. Karena voting selalu menghasilkan pihak yang merasa dikalahkan dan berpotensi merusak kerukunan.
- C. Karena voting bertentangan dengan semua sila dalam Pancasila.
- D. Karena suara terbanyak pasti selalu memilih pilihan yang salah.
Jawaban: B. Karena voting selalu menghasilkan pihak yang merasa dikalahkan dan berpotensi merusak kerukunan.
Voting murni berfokus pada kemenangan mayoritas, sehingga minoritas merasa 'kalah' dan kecewa. Ini kurang pas untuk keluarga/pertemanan di mana kebersamaan adalah yang utama.
Voting menciptakan 'pemenang' dan 'pecundang', yang bisa mengorbankan kebahagiaan bersama dalam kelompok kecil.
Sila ke-4: Jurus 'Win-Win Solution'
Di sinilah Sila ke-4 Pancasila hadir sebagai solusi yang lebih "naik level" dibanding sekadar voting (yang sebenarnya adalah ciri khas demokrasi liberal negara Barat). Inti dari Sila ke-4 adalah Musyawarah untuk Mufakat.
Istilah keren untuk mufakat adalah Win-Win Solution (solusi yang sama-sama menguntungkan). Daripada memaksakan kehendak yang paling banyak (seperti memaksakan jajan bakso tadi), musyawarah mufakat akan mendorong otak kita mencari ide baru.
Misalnya: "Gimana kalau kita makan di pujasera (food court) aja? Di sana yang mau bakso bisa beli bakso, yang mau mi ayam bisa beli mi ayam, dan kita tetap bisa duduk makan satu meja!"
Tidak ada yang kalah, tidak ada yang berkorban dengan terpaksa. Semuanya senang. Itulah keajaiban mufakat.
Dua Langkah Menuju Mufakat
Lalu, bagaimana cara mempraktikkan musyawarah agar bisa mencapai mufakat yang indah tadi? Berdasarkan konsep dasar Demokrasi Pancasila, ada dua tahapan krusial yang wajib ada:
Inklusif (Mendengar semua suara) Mufakat mustahil tercapai kalau ada anggota yang suaranya dibungkam atau tidak ditanya sejak awal. Setiap orang, sekecil apa pun perannya (seperti adik kecil di keluarga), punya hak yang sama untuk mengutarakan keinginan dan alasannya.
Kompromi (Mencari titik temu) Setelah semua unek-unek keluar, jangan saling serang atau egois. Cari benang merah dari semua keinginan tersebut untuk melahirkan opsi baru yang memadukan kesenangan bersama.
Tentukan apakah sikap-sikap berikut mendukung tercapainya 'Mufakat' dalam keluarga!
- Mendengarkan pendapat adik yang masih kecil tentang tujuan liburan. — Mendukung
- Ayah langsung menentukan tujuan liburan karena ia yang membiayai semuanya. — Tidak Mendukung
- Mencari tempat liburan yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. — Mendukung
Mufakat butuh inklusivitas (mendengar semua) dan kompromi (mencari solusi bareng). Mengambil keputusan sepihak (otoriter) menghancurkan peluang mufakat.
Langkah menuju mufakat adalah mendengarkan semua pihak tanpa terkecuali, lalu mencari jalan tengah (kompromi).